lampiran uu 23 tahun 2014. 22. lampiran uu 23 tahun 2014

pptx DinsosBidPFMJS 8 views • 23 slides Karang Taruna berdasarkan Permendagri dan Permensos TV Desa 1. lampiran undang-undang republik indonesia nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah pembagian urusan pemerintahan konkuren antara pemerintah pusat dan daerah. U. Lengkap dengan Batang. 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI. MATRIKS PEMBAGIAN KEWENANGAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DALAM LAMPIRAN UU 23 TAHUN 2014 Oleh : Orrinda Ike Fardiana - PUPUK (Perkumpulan Untuk Peningkatan Usaha Kecil) ABSTRAKSI Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 merupakan pengganti Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah. . Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657),. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2020. Salam sejahtera bagi kita semua. Bahasa: Bahasa Indonesia: Lokasi: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan: Bidang Hukum:. Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Ini menjadi bentuk perubahan kebijakan yang memerlukan usaha dalam pelaksanaan dan penerapan secara. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, karena Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dianggap belum mengatur perlindungan anak secara komprehensif, misalnya belum ada pengaturan mengenai perlindunganMenurut Marcelina, di dalam Lampiran UU 23 tahun 2014 dikatakan bahwa penyelenggaraan persandian dan penanganan informasi telah diberikan Lembaga Sandi Nasional ke Daerah. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang; Mengingat: 1. Dalam Peraturan Pemerintah tersebut dijelaskan, bahwa Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam. Di dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah soal pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan. Ke-49 aturan turunan itu terdiri atas 45 Peraturan Pemerintah (PP) dan 4 Peraturan. 23 Tahun. ABSTRAK PERATURAN. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dapat membuat pembagian kewenangan sendiri yang tidak sejalan dengan pembagian kewenangan sektor kesehatan pada PP 38/2007. id: 18 hlm. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. 9 Tahun 2015 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Download Free PDF View PDF. Pemerintahan Daerah (UU 23/2014) dan Undang-Undang No. Download Free PDF View PDF. 244, TLN NO. Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara pemerintah pusat, dan daerah provinsi, dan daerah kabupaten diatur diatur secara lebih jelas dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sedangkan urusan pemerintahan konkuren yang tidak tercantum dalam lampiran UU No. Amar Putusan:1. Tahun. Penyuluhan Pertanian tidak menjadi bagian dalam lampiran UU No 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Beranda. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Sekretariat Negara. 2014. 1. Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia - 10 - Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 8. REPUBLIKA. Selain itu, UU ini juga mencabut beberapa pasal dalam UU Nomor 23. Peraturan Presiden Nomor Tentang 84 Tahun 2006. LAMPIRAN I KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 1827. 1221/. 23 Tahun 2014), sebagian besar kewenangan tersebut beralih ke provinsi. (2) Undang-Undang . SELASA, 1 JULI 2014 SEKRET ARIA T KOMISI VIII DPR RI JAKARTA, 2014 . Singkatan Jenis / Bentuk Peraturan. pemerintahan (lihat lampiran PP No. Indonesia, Kementerian Keuangan. STATUS PERATURAN. Download Free PDF View. Lahir : Ujung Pandang 15 Juli 1992. 23 Tahun 2014. Dengan berlakuknya UU 23 Tahun 2014, maka pasal – pasal dalam Undang – Undang No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara beserta peraturan. pengelolaan keuangan. BN. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung. 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang. Tahun Anggaran 2014. Belajar dari pengalaman masa lalu dengan mempertimbangkan perubahan-. File. STATUS PERATURAN. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Perawat Gigi dan Angka Kreditnya. PERATURANPEDIA. Download. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 (UU/2004/32) (2004) portal terkait: Undang-Undang Republik Indonesia. Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III Peraturan Menteri ini. Yang terhormat Pimpinan dan Anggota Komisi VIII DPR RI;. f. Pemerintahan Daerah - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara. Jdih KemnakerPERMENDAGRI No. Lembar Kerja Peraturan. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik. - Ditetapkan di Jakarta. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas. LAMPIRAN UU NO. Penerapan teori desentralisasi perlu adanya "modifikasi" sesuai dengan kondisi geografis, politik, sosial, budaya dan masyarakat, sebagaimana negara-negara lainnya termasuk negara-negara ASEAN yg. 9. Undang Nomor 23 Tahun 2014, namun dalam penjelasan hanya menjelaskan bahwa kebijakan daerah adalah Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan Keputusan Kepala Daerah (Penjelasan Pasal 17 dan Penjelasan Pasal 22 UU NO. Pemerintah Pusat menentukan Lembaga Pemerintah Non kementerian, Lembaga Non struktural, lembaga pemerintah lainnya, dan aparatur sipil. Peraturan Terjemahan Peraturan Analisis Sejarah Dasar Hukum Peraturan Pelaksana Peraturan Terkait. Pasal 14 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014 menyebutkan bahwa Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi. 0 2 33 UU No. Pemerintah Kabupaten/Kota dijabarkan dalam lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Citarum Knowledge. Laoly dan mulai berlaku pada tanggal 18. 03/2021 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja di Bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 dinyatakan bahwa pemerintah daerah Kabupaten/Kota melaksanakan: (1) Penerbitan izin produksi makanan dan minuman pada industri rumah tangga, dan (2). UU Nomor 17 Tahun 2007-lampiran Daftar Isi. E. 4 Tahun 1982 Terdiri dari 9 Bab dan 24 Pasal • UU. - LAMPIRAN UU 23 TAHUN 2014 - 12 NO SUB BIDANG PEMERINTAH PUSAT PEMERINTAH PROVINSI PEMERINTAH KAB. UU Nomor 6 Tahun 2021 - Lampiran I. No. METADATA PERATURAN. Hal baru yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia atau UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, antara lain terdapat dalam Pasal 9 yang menyatakan bahwa Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Pasal 22 a yat (1) Undang -Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah” yang diselenggarakan oleh Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI). Perpres ini mengubah Perpres Nomor 65 Tahun 2020. PP Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam. FILE-FILE PERATURAN. KELAUTAN DAN PERIKANAN (Lampiran UU 23/2014) SUB URUSAN PEMERINTAH PUSAT DAERAH PROVINSI DAERAH KABUPATEN/KOTA Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil a. Hak Cipta - Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Asuransi Otoritas Jasa Keuangan, Gedung Soemitro Djojohadikusumo Jalan Lapangan Banteng Timur 2-4 Jakarta 10710. pembagian urusan pemerintahan bidang pendidikan no sub urusan pemerintah. Berdasarkan UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Wewenang Pemerintah Pusat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren: •Menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam rangka penyelenggaraan Urusan Pemerintahan; dan •Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 masih berlaku aktif, namun telah mengalami perubahan. Satu hal yang tampak jelas dan tegas dalam pengaturan UU-PKDRT adalah. Diundangkan 5 bulan yang lalu. Tanggal Penetapan 27 April 2023. PUTRI ZAHRA. Unduh: PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK. 4K views•33 slides. matriks pembagian urusan pemerintahan konkuren antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota No. UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. go. Bahan Pewarna yang tidak tercantum dalam Lampiran II;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor. Provinsi dan Kabupaten/ Kota yang langsung dimasukkan dalam Lampiran UU no 23 thn 2014, tidak dibuat menjadi Peraturan Pemerintah seperti pada UU no 32 tahun 2004 (PP. Pergub Bali Nomor 14 Tahun 2020. Subjek. T. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Standar Pelayanan Minimal; Mengingat : 1. MATRIKS PEMBAGIAN KEWENANGAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DALAM LAMPIRAN UU 23 TAHUN 2014. Reject. UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada : Lampiran F. 1 Tahun 2004; UU No. id diketahui bahwa urusan pemerintahan juga diatur dalam BAB III Pasal 10 Undang-Undang No. PEMERINTAHAN DAERAH. Perwakilan. Dinyatakan dalam Permenkes Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Lingkungan, bahwa Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan dan Persyaratan Kesehatan ditetapkan untuk media air, udara, Tanah, Pangan, Sarana dan Bangunan, dan Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit yang berada pada lingkungan: a) Permukiman; b) Tempat. Preview. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik. 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. Sejarah. Tanggal-Bulan-Tahun Pengundangan: 26 Juli 2018: Sumber: Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 880: Subjek: Kriteria - Perubahan - Usaha - Kegiatan - Tata Cara - Izin - Lingkungan: Status Peraturan: Berlaku. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum; Mengingat . Lampiran file: 1127 hlm (batang tubuh hlm 1 sd 4, penjelasan hlm 5 sd 10, lampiran hlm 11 sd 1127) Tutup. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Kehutanan. Catatan: - Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. terdapat pada Lampiran Undang-Undang ini. 10 Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32. PP No. Dasar hukum Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah Pasal 1, Pasal 4, Pasal 5 ayat (1), Pasal 17 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20, Pasal 22D ayat (2), dan Pasal 23E ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Download Attachments. lampiran. PP Nomor 34 Tahun 2014_Lampiran. 4. Perka BKN 2013. Download. 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. pp. Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang; Mengingat: 1. Naskah Akademik (Penyusunan) DRAFT NASKAH AKADEMIK RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBINAAN HUKUM NASIONAL. seperti Lampiran UU 23 Tahun 2014, Permendagri 114 Tahun 2018, Permendagri 122 Tahun 2018, Permenpan RB No 16 Tahun 2019, Permenpan RB No 17 Tahun 2019, Permen PU No 26 Tahun 2008, dan SNI Pemadam Kebakaran • Pengetahuan dasar simpul tali temali dalam proses penyelamatan Kompetensi KhususPERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUB. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, perlu menetapkan peraturanPresiden. 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun. Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan. (2) Tim penyusun RPJM Desa melakukan. AbstractPERUBAHAN PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAH (2. Tipe Dokumen. Urusan ekologis (ESDM, Kehutanan, dan Kelautan hanya diserahkan kepada daerah provinsi. Tahun 1945 atau Undang-Undang. ABSTRAK PERATURAN. 03/2014. UU Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Sesuai dengan Permen PUPR No. Dengan kata lain, pada Bulan Oktober tahun 2016, pengalihan P3D harus sudah terlaksana. - 4 - merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini. Download Free PDF View PDF. peraturan. Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 30 September 2014. lampiran undang-undang republik indonesia nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah pembagian urusan pemerintahan konkuren antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota i. 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil UU No. Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 23 tahun 2014). Download. Subjek. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014; 6. Tipe Dokumen. Tahun. METADATA PERATURAN. Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perangkat Daerah; Mengingat : 1. com – Gubernur Maluku, Murad Ismail menyatakan dengan diberlakukannya Undang-Undang (UU) No.